Analisis Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan
Keywords:
PDI Perjuangan Faction; Regional Regulations; Pancasila and Citizenship Education
Abstract
This thesis presents an in-depth legal analysis of the Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Number 1 of 2022 concerning Pancasila Education and National Insight and the influence of the PDI Perjuangan Faction of the Yogyakarta Special Region DPRD in the formation of the Regional Regulation. This normative legal research uses a conceptual approach that provides an explanation of the ideas of experts regarding the formation of the Regional Regulation. In order to provide the most accurate research results possible, a case approach was also carried out and even interviews were conducted. The results of the study show that the driving factors for the formation of the regional regulation are (a) providing legal certainty, (b) forming the character and identity of human resources, (c) creating harmony and harmony in the conditions of society, and (d) strengthening public awareness of the urgency of national and state life. The influence of the PDI Perjuangan Faction in question is very strong. In addition to being the Chairperson of the Commission, it is also the faction with the largest number of members, especially since the Sinau Kebangsaan Program was started with Kesbangpol throughout the DIY region. And after becoming a regional regulation, it was echoed through the internalization of Pancasila values. However, the success of this regulation is highly dependent on implementation and evaluation in the field.
References
https://uinsgd.ac.id/otonomi-daerah-pasca-amandemen-undang-undang-dasar-1945-antara-idealita-
danrealita/#:~:text=Hal%20ini%20sebagaimana%20diatur%20dalam,yang%20diatur%20dengan%20Undang%2DUndang, diakses 19 Juni 2023.
Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Sedang ayat (1) berbunyi: Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Adapun bunyi Pasal 9 ayat (2) adalah Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedang Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun yang dimaksud asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/31/170000179/mengapa-yogyakarta-disebut-sebagai-daerah-istimewa- diakses 19 Juni 2023.
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD DIY tentang Pendidikan Pancasila dan WawasanKebangsaan,hal.7,8.
https://jdih.jogjaprov.go.id/upload//storage/app/public/17697_NAPerda1-2022.pdf. Diakses 1 Juni 2023.
https://jdih.jogjaprov.go.id/upload//storage/app/public/2022pg0034026.pdf. diakses 1 Juni 2023
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2003), hlm. 39-40.
Suko Wiyono, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: Faza Media, 2006), hlm. 29.
Riant Nugroho D., Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi; Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, (Jakarta: Elex Media Komputindo – Kelompok Gramedia, 2000), hlm. 46.
Khrisna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah; Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 14.
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII), hlm. 2.
Ngadisah, “Otonomi Daerah Benarkah Membahayakan Integrasi Bangsa?”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi No. 14, Th. 2001, hlm. 75.
Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 5.
Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, (Bandung: Fokusmedia, 2003), hlm. 126.
Cornelis Lay, “Otonomi Daerah dan Ke-Indonesia-an”, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 17.
B.C. Smith, Field Administration: An Aspect of Decentralitation, (London: Rouletge and Kegan Paul, 1967), p. 49.
G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, (ed.), Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries, (London/New Dehli: Sage Publication, Baverly Hills, 1992), p. 18.
S.N. Jha and HLM.C. Mathur (ed.), Decentralization and Lokal Politics, (New Delhi: Sage Publications; London: Thousand Oaks, 1999), p. 55-56.
Amrah Muslim, Aspek–aspek Hukum Otonomi Daerah 1903–1978, (Bandung: Alumni, 1978), hlm.5.
Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 29.
John M Cohen and Stepen B. Peterson, Adminitrative Desentralization, (USA: Kumarian Press, 1999), p. 20-22.
Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessen, “Desentralisasi dan Otonomi Daerah”, Paradigma Baru Otonomi Daerah, (Jakarta: P2p–LIPI, 2001), hlm. 23-25.
Henry Maddick, Democracy, Decentralization and Development, (London: Asia Publishing House, 1966), p. 23.
Hatta, “Ke arah Indonesia Merdeka (1932)”, jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 103.
Anonim, Hakikat Otonomi Daerah, http://kulimijit.blogspot.com/2009/12/hakikat-otonomi-daerah.html. diakses tanggal 11 April 2012.
Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5
Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.61.
Syofyan Hadi, Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945), Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari – Juni 2014, ISSN: 0853-8964, hlm.49.
Saldi Isra, Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat Sistem Trikameral di tengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat, Jurnal Konstitusi, Vol 1 No.1 Juli 2004, hlm.116.
Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam,Muzahib, Vol.XV, Nomor.1, Juni 2016.
Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, Jakarta, Friedrich-Ebert Stiftung (FES), 2012, hlm. 26.
Jawahir Thontowi, Pancasila Dalam Perspektif Hukum;Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation, Yogyakarta, UII Press, 2016, hlm. 45.
https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1022/mendagri_cabut_peraturan_daerah_ber masalah ), diakses pada 08 Oktober 2020.
Any Ismawati, Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017 hlm.60.
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, cetakan kelima, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.16.
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 82.
Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Terpadu, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.114.
Backy Krisnayuda, Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 43.
https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/images/2023/02/file/SK_PPWK_2019-2023.pdf. diakses 29 Juli 2024.
https://jdih-dprd.bantendev.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-8-tahun-2022-tentang-pendidikan-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan. Diakses 29 Juli 2024.
https://jdih.jambiprov.go.id/index.php?page=detilperaturan&id=955. Diakses 29 Juli 2024.
https://jdih.kaltimprov.go.id/produk_hukum/detail/20b739f2-c567. Diakses 29 Juli 2024.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/249468/perda-kab-magelang-no-1-tahun-2023. Diakses 29 Juli 2024.
https://jdih.dprd.cirebonkab.go.id/peraturan/detail/877. Diakses 29 Juli 2024.
https://infoperaturan.id/jdih/peraturan-daerah-kabupaten-musi-rawas-nomor-4-tahun-2023/
https://www.jdih.tulungagung.go.id/storage/peraturan/Peraturan_Daerah_Nomor_7_tahun_2023_tentang_Pendidikan_Pancasila_dan_Wawasan_Kebangsaan.pdf. Diakses 29 Juli 2024.
https://jdih.bekasikota.go.id/jdih/web/uploads/2023pd32239.pdf. Diakses 29 Juli 2024.
https://www.dprd-diy.go.id/ketua-komisi-a-harap-sinau-pancasila-dan-pelaksanaan-program-dalam-pokir-maksimal/. Diakses 29 Juli 2024.
danrealita/#:~:text=Hal%20ini%20sebagaimana%20diatur%20dalam,yang%20diatur%20dengan%20Undang%2DUndang, diakses 19 Juni 2023.
Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi: Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Sedang ayat (1) berbunyi: Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama. Adapun bunyi Pasal 9 ayat (2) adalah Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sedang Pasal 9 ayat (1) menyebutkan: Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun yang dimaksud asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
https://www.kompas.com/stori/read/2023/08/31/170000179/mengapa-yogyakarta-disebut-sebagai-daerah-istimewa- diakses 19 Juni 2023.
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD DIY tentang Pendidikan Pancasila dan WawasanKebangsaan,hal.7,8.
https://jdih.jogjaprov.go.id/upload//storage/app/public/17697_NAPerda1-2022.pdf. Diakses 1 Juni 2023.
https://jdih.jogjaprov.go.id/upload//storage/app/public/2022pg0034026.pdf. diakses 1 Juni 2023
Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2003), hlm. 39-40.
Suko Wiyono, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: Faza Media, 2006), hlm. 29.
Riant Nugroho D., Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi; Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, (Jakarta: Elex Media Komputindo – Kelompok Gramedia, 2000), hlm. 46.
Khrisna D. Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah; Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 14.
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII), hlm. 2.
Ngadisah, “Otonomi Daerah Benarkah Membahayakan Integrasi Bangsa?”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi No. 14, Th. 2001, hlm. 75.
Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 5.
Sadu Wasistiono, Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah, (Bandung: Fokusmedia, 2003), hlm. 126.
Cornelis Lay, “Otonomi Daerah dan Ke-Indonesia-an”, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 17.
B.C. Smith, Field Administration: An Aspect of Decentralitation, (London: Rouletge and Kegan Paul, 1967), p. 49.
G. Shabbir Cheema and Dennis A. Rondinelli, (ed.), Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries, (London/New Dehli: Sage Publication, Baverly Hills, 1992), p. 18.
S.N. Jha and HLM.C. Mathur (ed.), Decentralization and Lokal Politics, (New Delhi: Sage Publications; London: Thousand Oaks, 1999), p. 55-56.
Amrah Muslim, Aspek–aspek Hukum Otonomi Daerah 1903–1978, (Bandung: Alumni, 1978), hlm.5.
Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 29.
John M Cohen and Stepen B. Peterson, Adminitrative Desentralization, (USA: Kumarian Press, 1999), p. 20-22.
Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessen, “Desentralisasi dan Otonomi Daerah”, Paradigma Baru Otonomi Daerah, (Jakarta: P2p–LIPI, 2001), hlm. 23-25.
Henry Maddick, Democracy, Decentralization and Development, (London: Asia Publishing House, 1966), p. 23.
Hatta, “Ke arah Indonesia Merdeka (1932)”, jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 103.
Anonim, Hakikat Otonomi Daerah, http://kulimijit.blogspot.com/2009/12/hakikat-otonomi-daerah.html. diakses tanggal 11 April 2012.
Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5
Mahendra Kurniawan, dkk, Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.61.
Syofyan Hadi, Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945), Jurnal Ilmu Hukum, Edisi Januari – Juni 2014, ISSN: 0853-8964, hlm.49.
Saldi Isra, Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat Sistem Trikameral di tengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat, Jurnal Konstitusi, Vol 1 No.1 Juli 2004, hlm.116.
Suwardi Sagama, Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam,Muzahib, Vol.XV, Nomor.1, Juni 2016.
Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, Jakarta, Friedrich-Ebert Stiftung (FES), 2012, hlm. 26.
Jawahir Thontowi, Pancasila Dalam Perspektif Hukum;Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation, Yogyakarta, UII Press, 2016, hlm. 45.
https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1022/mendagri_cabut_peraturan_daerah_ber masalah ), diakses pada 08 Oktober 2020.
Any Ismawati, Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia. YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017 hlm.60.
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, cetakan kelima, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.16.
Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 82.
Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Terpadu, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.114.
Backy Krisnayuda, Pancasila & Undang-Undang: Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 43.
https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/images/2023/02/file/SK_PPWK_2019-2023.pdf. diakses 29 Juli 2024.
https://jdih-dprd.bantendev.id/produkhukum/perda/peraturan-daerah-provinsi-banten-nomor-8-tahun-2022-tentang-pendidikan-pancasila-dan-wawasan-kebangsaan. Diakses 29 Juli 2024.
https://jdih.jambiprov.go.id/index.php?page=detilperaturan&id=955. Diakses 29 Juli 2024.
https://jdih.kaltimprov.go.id/produk_hukum/detail/20b739f2-c567. Diakses 29 Juli 2024.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/249468/perda-kab-magelang-no-1-tahun-2023. Diakses 29 Juli 2024.
https://jdih.dprd.cirebonkab.go.id/peraturan/detail/877. Diakses 29 Juli 2024.
https://infoperaturan.id/jdih/peraturan-daerah-kabupaten-musi-rawas-nomor-4-tahun-2023/
https://www.jdih.tulungagung.go.id/storage/peraturan/Peraturan_Daerah_Nomor_7_tahun_2023_tentang_Pendidikan_Pancasila_dan_Wawasan_Kebangsaan.pdf. Diakses 29 Juli 2024.
https://jdih.bekasikota.go.id/jdih/web/uploads/2023pd32239.pdf. Diakses 29 Juli 2024.
https://www.dprd-diy.go.id/ketua-komisi-a-harap-sinau-pancasila-dan-pelaksanaan-program-dalam-pokir-maksimal/. Diakses 29 Juli 2024.
Published
2024-09-18
Issue
Section
Articles
Copyright (c) 2024 Irvansyah Irvansyah, Joko Widarto, Markoni, Achmad Edi Subiyanto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
